Peran Media Dalam Pembangunan Kota Depok

Pememerintah mempunyai peranan penting untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, sedangkan pengusaha sebagai pelaku usaha yang akan menghasilkan barang dan jasa untuk kehidupan masyarakat.

Dalam penggunaan anggaran, tentunya pemerintah berupaya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya keuangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, misalnya untuk membangun jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat, membangun sekolah untuk kecerdasan rakyatnya,membangun jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil, membantu mengembangkan perekonomian rakyat, dan sebagainya.

Untuk membangun berbagai sarana dan prasarana tersebut, diperlukan sumber daya baik keuangan, SDM, material. Disinilah pemerintah membutuhkan pengusaha. Karena dari merekalah sumber daya keuangan akan mengalir kepada pemerintah, berupa pajak maupun restribusi, yang akan menjadi sumber dana bagi pembangunan. Semakin besar dan semakin banyak pelaku usaha akan semakin besar pula sumber dana pembangunan akan didapat.

Demikian beberapa point hasil diskusi dan seminar yang di gagas oleh Paguyuban Wartawan Kota Kembang, Depok, terkait peran serta media dalam membangun Kota Depok. Acara yang digelar di aula Sekar Peni,jl.Siliwangi, Depok berjalan sukses, selain para pembicara dari unsur DPRD Kota Depok, Intsansi terkait juga menghadirkan nara sumber dari Bapenas RI dan Depdagri. Kalngan aktivis dan awak media turut meramaikan acara tersebut.

Menurut ketua Panitia yang biasa disapa Heri Asongan, mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kemitraan dan wujud peran serta awak media untuk ikut memberikan konstribusi bagi Kota Depok.

“Depok bukan milik Pemerintah Kota, tetapi kami sebagai awak media juga ikut merasa memilikinya,” tegas lelaki yang selama ini malang melintang dalam dunia aktivis.

Masing-masing narasumber melalui pemamparanya dengan gamblang menguraian bahwa, pemerintah hendaknya menggunakan sumber daya yang diamanahkan kepadanya untuk sebesar-besar kamakmuran rakyat. Pengusaha sebagai pelaku usaha hendaknya senantiasa berlaku jujur untuk membayar pajaknya kepada pemerintah. Masyarakat dalam hal ini yang diwakili oleh ‘media’ senantiasa bersikap independen terhadap pemerintah, agar apa yang diungkapkannya betul-betul netral dan tidak terikat oleh kepentingan apapun.

Selanjutnya dalam konteks penggalian pajak daerah, dapat dikemukakan berbagai hal sebegai berikut, perlunya upaya yang bertahap untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan Kota Depok. Pemerintah senantiasa membangun dan mempromosikan sentra-sentra ekonomi agar pelaku usaha semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas serta mempermudah prosedur perijinan usaha.

“Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya peranan pajak bagi pembangunan. Koordinasi yang intensif dengan institusi terkait seperti Distarkim, BPMP2T, Dinas BMSDA, Satpol PP termasuk camat dan lurah. Perbaikan sistem pengelolaan pajak secara computerized dan pemeriksaan/audit pajak kepada pengusaha wajib pajak,” pungkasnya. (ratman/rat)