WUJUDKAN SEKOLAH GRATIS, BUKAN PENDIDIKAN GRATIS

Depok - Penggunaan istilah pendidikan gratis tidak tepat digunakan dalam konteks pendidikan yang sebenarnya. Karena pendidikan mengandung makna yang luas dan terjadi di berbagai ruang dan waktu, sehingga tidak mungkin semua pendidikan tersebut tidak membutuhkan biaya, atau digratiskan. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua, James Modouw, dalam jumpa pers yang digelar saat Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2012 di Bojongsari, Depok, pada Selasa siang, (28/02).

James mengatakan, filosofi pendidikan terjadi dalam tiga ruang. Pertama adalah pendidikan formal, di mana pendidikan diterima di sekolah. Kedua adalah pendidikan nonformal, melalui lembaga-lembaga pelatihan yang memberikan sertifikasi kepada pesertanya. Ketiga adalah pendidikan informal, di mana yang berperan adalah keluarga, masyarakat, lembaga adat, pemerintahan, dan media. Atas dasar filosofi tersebut lah maka pendidikan gratis bukan kebijakan dan istilah yang tepat untuk digunakan.

"Kalau kita ingin pendidikan gratis, berarti biaya pendidikan informal dalam keluarga, juga harus dibebankan kepada pemerintah," ujar James, mengingat luasnya ruang lingkup pendidikan dan banyaknya pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh juga pernah mengatakan hal serupa dalam beberapa kesempatan, yaitu bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. "Urusan pendidikan ini sangat banyak. Tidak mungkin semuanya bisa diselesaikan oleh kementerian saja, butuh bantuan pihak lain," ujarnya. Karena itu, tutur James Modouw, istilah yang tepat adalah sekolah gratis, bukan pendidikan gratis.

Untuk mencapai sekolah gratis bagi masyarakat Indonesia, Kemdikbud memberlakukan wajib belajar sembilan tahun, di mana dalam pendidikan dasar (SD dan SMP), peserta didik tidak dibebankan biaya pendidikan. Kemdikbud juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional sekolah. Sementara komponen biaya lainnya, yaitu biaya personal, tetap diusahakan sendiri oleh peserta didik atau orang tuanya. "Namun untuk BOS 2012 ini, sudah merambah ke biaya personal sedikit-sedikit," kata Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud, Suyanto, saat menambahkan penjelasan James tentang sekolah gratis di kesempatan yang sama.

Biaya personal adalah biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pribadi peserta didik, misalnya pembelian seragam, pembelian alat tulis, atau biaya transportasi sehari-hari. Bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, bisa menggunakan biaya personal dari sebagian dana BOS. Namun jika masih kurang, Kemdikbud juga memiliki program Bantuan untuk Siswa Miskin (BSM) yang bertujuan untuk mengcover biaya personal.

Selain itu, setelah program wajib belajar sembilan tahun dijalankan, pada 2012 ini Kemdikbud memulai rintisan pendidikan menengah universal, di mana biaya investasi dan operasional sekolah dari SD, SMP, hingga SMA/SMK (12 tahun) ditanggung pemerintah. Diharapkan, program-program tersebut bisa mewujudkan sekolah gratis di Indonesia.

Laju Penduduk Kota Depok Semakin Pesat

Sebagai bagian dari entitas Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Puncak-Cianjur (Jabodetabekpunjur), Kota Depok harus menjalin kerjasama yang baik dengan daerah berbatasan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing daerah lebih memiliki keterkaitan. Demikian diungkapkan Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II Kementerian PU Bahal Edison Naiborhu dalam Rapat Koordinasi dengan tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional di Jakarta (4/1).

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail saat memaparkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok menjelaskan bahwa secara administratif Kota Depok memiliki luasan 20.029 hektar. Jika dianalogikan, kira-kira 1/3 dari luas DKI Jakarta. Selain itu laju perkembangan penduduk Kota Depok sangat cepat. Saat ditetapkan sebagai sebuah kota pada tahun 1999, jumlah penduduk Depok saat itu berjumlah sekitar 900.000 jiwa. Dua belas tahun kemudian, populasi Kota Depok berkembang menjadi sekitar 1,7 juta jiwa. “perkembangan jumlah penduduk ini diperkirakan mencapai 581 jiwa per hari,” imbuhnya.

Adanya perkembangan penduduk yang pesat di Kota Depok, bila tidak diantisipasi khawatirnya akan menjadi kacau seperti yang dialami Jakarta. Pesatnya perkembangan penduduk ini sebagian besar karena pekerja dari Jakarta yang mencari tempat tinggal di Depok. Terlebih juga didukung oleh harga tanah di Kota Depok yang relatif lebih rendah daripada Jakarta.

Faktor lainnya adalah dominannya sektor perdagangan dan industri pengolahan di Depok. Saat ini di wilayah tersebut terkenal dengan komoditas ikan hias dan belimbing dewa-nya yang banyak diekspor sedangkan pabrik pengolahan yang ada di Depok antara lain TOA, Marjan, pengolahan belimbing dan sebagainya. Namun, jika dilihat dari trend perkembangan beberapa tahun terakhir, sektor perdagangan barang dan jasa memiliki pertumbuhan 30 persen, jauh melebihi industri pengolahan yang menempati posisi ke-dua (12 persen-red). Sehingga rencana tata ruang Kota Depok dirancang untuk mengakomodir dan mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa, papar Nur Mahmudi.

Pusat pertumbuhan Depok saat ini terkonsentrasi di wilayah Margonda dan Cinere. Perkembangan ini harus segera dikendalikan dengan membangun pusat perkembangan baru atau counter magnet di wilayah barat dan selatan. Dan wilayah ini harus memiliki infrastruktur yang baik. Namun, untuk lahan yang tersedia untuk jalan baru sekitar 4% padahal kebutuhan saat ini mencapai 8%. Karena itu, sistem angkutan umum harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. “Direncanakan nantinya ada pengintegrasian busway dengan DKI Jakarta,” ujarnya.

Kepala Bappeda Propinsi DKI Jakarta Sarwo Handayani mengungkapkan, transportasi umum harus segera ditangani oleh pemerintah kota, jangan seperti Jakarta yang sudah terlanjur dikuasai Jakarta. Yani juga mengingatkan tentang rencana pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta sehingga Kota Depok juga bisa mengantisipasi dengan membuat jalur kereta yang terintegrasi dengan rencana MRT. “Namun, penyelesaian MRT diperkirakan memakan waktu yang cukup lama kurang lebih dua puluh tahun lagi,” tegasnya.

Di akhir kegiatan, Edison mengatakan bahwa berdasarkan masukan dari tim BKPRN dan daerah berbatasan, Raperda RTRW Kota Depok masih memiliki beberapa kekurangan. Karenanya proses perbaikan segera dilakukan untuk mendapatkan persetujuan substansi dari Menteri PU. Harapannya Raperda ini dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), karena Kota Depok sendirilah yang membutuhkan Perda ini sebagai acuan pembangunan di daerahnya,” tandas Edison.

About LP3I Depok

 

Profil LP3I

Fenomena tidak tertampungnya lulusan pendidikan tinggi, di dunia kerja bukan cerita milik era tahun 2000-an saja. Bila dirunut ke belakang, sebenarnya gejala terebut sudah mulai muncul ke pemukaan sekitar dua puluhan tahun sebelumnya. Semakin hari semakin meresahkan masyarakat yang mengalaminya langsung. Namun hingga menjelang akhir 1980-an, belum ada tanda-tanda pihak yang merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik pemerintah maupun swasta.

Atas dasar itulah, maka Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) didirikan pada 29 Maret 1989 yang memiliki prinsip dasar pendidikan Link & Match yaitu Kurikulum Pendidikan yang disesuaikan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan dunia kerja.

Melihat keberhasilan model pendidikan yang dijalankan oleh LP3I, animo masyarakat pun semakin besar. Peserta didik bukan hanya penduduk ibukota saja, bahkan dari beberapa daerah yang cukup jauh. Oleh sebab itulah, LP3I membuka kampus-kampus hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia.

Sedangkan untuk LP3I Depok, pada awalnya bernama Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Nusantara (LP3N), yang merupakan salah satu unit usaha dibawah bendera LP3I group. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha, maka LP3N pada tanggal 27 Februari 2006 berganti nama menjadi LP3I (yang masih dalam satu group dan lebih dahulu berdiri), dengan tujuan agar lebih memperkuat image dan positioningnya sehingga bisa lebih diterima masyarakat Depok.

Dengan jumlah mahasiswa aktif saat ini ± 500 Mahasiswa, Jumlah Karyawan 30 orang, suasana kampus yang nyaman, sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung, LP3I Depok siap mengantarkan mahasiswanya untuk menjadi calon-calon professional muda yang memiliki Skill, mental kerja, Attitude yang baik dan handal, sehingga siap bersaing untuk memasuki dunia kerja. Kami sangat bahagia dan bersyukur bisa menjadi bagian kebahagian para orang tua yang kini tersenyum melihat anak-anaknya berhasil mendapat pekerjaan sebelum lulus kuliah.

Visi & Misi

Visi:

Menjadi Lembaga Pendidikan yang terus menerus menyelaraskan kualitas pendidikannya dengan kebutuhan dunia kerja dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang profesional, beriman dan bertaqwa.

Misi:

1. Mencetak Sumber Daya Manusia yang siap kerja dengan kemampuan yang terampil dan profesional.
2. Membentuk kepribadian Sumber Daya Manusia yang memiliki jiwa dan kemampuan berwirausaha.
3. Membentuk Sumber Daya Manusia yang berbudi luhur.
4. Membangun jaringan kemitraan dengan dunia usaha dan industri serta asosiasi profesi, didalam dan luar negeri.
5. Memiliki LP3I Networking melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Menjadi lembaga pendidikan terbaik dengan kualitas berstandar Internasional.
7. Memiliki Jaringan LP3I di dalam dan luar negeri.
8. Menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya dan bermanfaat bagi masyarakat

Fasilitas

Keserasian dan keharmonisan ruang serta suasana belajar merupakan faktor penting untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Hal ini disadari sepenuhnya dan akan terus ditingkatkan.

• Ruang Kelas yang nyaman dilengkapi dengan AC pada setiap ruangan.
• Laboratorium Komputer, dilengkapi dengan komputer seri terbaru, dengan Monitor LCD Wide 18,5″ Screen full color, Memori kapasitas 1,5 GHz dan 2 GHz, Procesor AMD AM2+ 3GHz dan Intel Dual Core 3 GHz dll.
• Hotspot Internet pada setiap lantai yang dapat di akses dari semua ruangan oleh mahasiswa yang menggunakan Notebook/Laptop maupun BlackBerry.
• Cyber-Room dengan PC High Speed untuk mahasiswa akses internet.
• Mushola disiapkan tersendiri dengan ruangan yang nyaman untuk sarana ibadah.
• Tersedia Kelas Eksekutif bagi para eksekutif dan karyawan perusahaan. Kelas ini juga dapat digunakan untuk kepentingan aktifitas warga kampus.
• Kantin Kampus dengan berbagai menu, cocok untuk mahasiswa.
• Kelas dilengkapi dengan OHP, Komputer dan Tape Recorder Serta LCD Projector dengan tujuan untuk mempercepat penyampaian materi pelajaran.
• Perpustakaan dan Ruang baca disiapkan untuk dapat meningkatkan wawasan peserta didik sesuai dengan program yang diambil.
• Ruang Tunggu yang nyaman disertai TV Channel International Education.
• SICES (society of Innovative and Creative English Student) merupakan organisasi peserta peminat Bahasa Inggris.
• LP3I Computer Club, merupakan kegiatan ektrakurikuler di bidang komputer.
• LP3I Accounting Club, merupakan kegiatan ektrakurikuler di bidang komputer.
• LP3I Art Club, merupakan kegiatan ektrakurikuler di bidang Multimedia & Photograpy.
• Bussiness Students Association , merupakan kegiatan ektrakurikuler di bidang Bisnis & Marketing.
• Sport LP3I Club, merupakan kegiatan ektrakurikuler di bidang Olah Raga.
• Listening-Room Central Control untuk mendukung kegiatan belajar Bahasa Inggris.
• Koperasi BMT QM Sejahtera Mandiri untuk melayani Mahasiswa/Orang tua Mahasiswa dalam tabungan dan simpanan maupun pembiayaan.
• Tempat Parkir yang luas memberikan kemudahan bagi para warga kampus untuk keamanan kendaraan.
• Jaringan Alumni yang telah bekerja diberbagai perusahaan terus dibina, sehinggga dapat membantu rekan-rekan yang masih belajar untuk mencari kerja.
• Sistem e-Students, merupakan pengecekan nilai hasil akhir semester secara Online dengan menggunakan user login & password yang diberikan.Sistem e-Library, merupakan sistem pengecekan katalog buku perpustakaan LP3I Depok secara Online.

Angka Kejahatan Anak di Depok Paling Tinggi

DEPOK - Angka kriminalitas yang melibatkan anak sangat memprihatinkan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sampai semester pertama tahun 2012 saja, ada 139 anak yang terlibat aksi kejahatan.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, menilai, angka tersebut mengejutkan dan menakutkan. Pasalnya bukan tidak mungkin angka kejahatan anak meningkat dibandingkan 2011 yang jumlahnya 189.

“Jumlahnya meningkat, kualitas kejahatannya juga meningkat, kasus pencurian, pembunuhan, penculikan. Itu yang dilaporkan, angka yang menakutkan untuk kita, saya sudah sampaikan data itu ke Polda. Ini program dan PR (pekerjaan rumah) polisi dengan masyarakat,” kata dia kepada wartawan, Selasa (24/7/2012).

Yang paling mengejutkan lagi, lanjutnya, angka kejahatan anak tertinggi ada di Depok, Jawa Barat. Itu menjadi ironis karena Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail justru menjadikan Depok sebagai Kota Layak Anak.

“Bekasi tinggi, Depok tertinggi ada 18 persen di wilayah Jabodetabek ini, karena Depok selain kota metropolitan yang baru, banyak mal-mal di jalan mewah, tapi coba lihat di dalam gang, kesenjangan sosial banyak, daerah padat sampai ke kecamatan Sawangan dan Pancoran Mas,” paparnya.

Dia mengusulkan agar Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Depok bisa sampai ke tingkat Polsek. Atau, unit tersebut berdiri sendiri setingkat Kasat di tiap Polres. “Data ini sudah mengerikan jadi perlu ditangani cepat, para anak yang melakukan tindak kejahatan juga harus dipenuhi hak – haknya,” tandasnya.

Penanggulangan Pengangguran dan Perluasan Kerja di Kota Depok

Berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik Kota Depok, total penduduk  Kota Depok  Tahun 2010 mencapai 1.736.565 jiwa. Dari jumlah tersebut, 879.325 orang adalah laki-laki dan 857.240 perempuan

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Depok 2010, peta ketenagakerjaan di Kota Depok, Jumlah angkatan kerja sebanyak 730.924 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 449.564 laki-laki dan 281.360 perempuan. Sedangkan jumlah orang yang bekerja sesuai dengan data Disnakersos adalah sejumlah 657.050 orang. Yang terdiri dari 413.935 laki-laki dan 243.115 perempuan. Jadi jumlah pengangguran di Kota Depok sebanyak 73.874 orang, terdiri dari 35.629 laki-laki dan 38.425 perempuan. Demikian disampaikan Catur Sri Astuti Kepala Bidang Pelatihan, Produktifitas & Penempatan Disnakersos Pemkot Depok di ruang kerjanya, Rabu (9/2).

Menurutnya, penyebab pengangguran dipengaruhi beberapa faktor, antara lain, pertama, jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Kedua, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Ketiga,  kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Keempat, perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor.

Catur begitu sapaannya mengatakan, setiap tahun angka pengangguran di Kota Depok terus merambat naik yang didominasi oleh penganggur usia muda, berpendidikan rendah, penganggur wanita dan sebagian penganggur terdidik. Tentang data ini, dia mengakui pihak dinas belum mempunyai data secara lengkap.

Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi, lanjutnya, menyebabkan, pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.

Menurut Catur, Disnakersos telah melakukan upaya langkah-langkah dalam menanggulangi masalah pengangguran tersebut. Yang mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

Pertama Peningkatan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja, meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Pelatihan,Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perguruan Tinggi. Serta mendorong peranan masyarakat luas di bidang Ketenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja

Kedua membuka Peluang Kerja dan Penempatan, yaitu dengan Penempatan Tenaga Kerja Formal melalui Bursa Kerja ( Bursa Kerja di Dinas, Bursa kerja On line, Job Fair ). Perluasan kerja melalui pengembangan tenaga kerja informal yaitu Pelatihan Kewirausahaan ( Olahan Makanan/kue, Servis AC/HP, Servis motor dan perbengkelan, pelatihan kompetensi jurusan elektronik, dan lain-lain ),  Padat Karya, Penerapan Teknologi  Tepat Guna dan Tenaga Kerja Mandiri. Dan melalui program Transmigrasi, yakni Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Perbantuan (TSP) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM).

Catur menilai, masalah pengangguran dan setengah pengangguran merupakan permasalahan di muara yang tidak bisa diselesaikan pada titik itu saja, tapi juga harus ditangani dari hulu sampai ke hilir.

Sektor di hulu yang banyak berdampak pada pengangguran dan setengah pengangguran adalah sektor kependudukan, pendidikan dan ekonomi. Untuk itu, diperlukan penanganan khusus secara terpadu program aksi penciptaan dan perluasan kesempatan kerja oleh semua pihak serta dituntut pula sebuah kesadaran yang tinggi bagi masyarakatnya.

Depok Pengguna Internet Ke 3 Tertinggi Setelah SBY

	Depok,Radar Online Data Diskominfo menyebutkan, bahwa pengguna internet di Kota Depok saat ini sudah mencapai 50 persen atau kota tertinggi ke-3 setelah Surabaya dan Malang, sebagai Kota yang penduduknya menggunakan internet paling banyak di Indonesia. Sedangkan pengguna telepon genggam di Depok mencapai 4 juta buah dengan penduduk Kota Depok sebanyak 1,8 juta, artinya sebagian besar penduduk Depok mempunyai telepon genggam lebih dari satu buah. Dari sana lah, kemudian pemerintah Kota Depok melalui Diskominfo berani mencanangkan diri menjadikan Depok sebagai Cyber City dengan menggandeng salah satu Universitas swasta yang ada di Depok untuk mengembangkan cyber city berbasis komunitas. Diskominfo berani menganggarkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur yaitu memasang jaringan wifi atau hotspot secara bertahap yang akan men-cover seluruh wilayah Kota Depok, dimulai dari lingkungan Pemerintah, yaitu di balaikota, kantor Kecamatan dan Kelurahan. Untuk lingkungan Balaikota dan 11 kantor Kecamatan, dianggarkan untuk dilaksanakan tahun 2012, sedangkan instalasi hotspot untuk 63 kantor Kelurahan se Kota Depok, rencananya dianggarkan tahun 2013. (Asep Nasrudin)

Peran Media Dalam Pembangunan Kota Depok

Pememerintah mempunyai peranan penting untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, sedangkan pengusaha sebagai pelaku usaha yang akan menghasilkan barang dan jasa untuk kehidupan masyarakat.

Dalam penggunaan anggaran, tentunya pemerintah berupaya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya keuangan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, misalnya untuk membangun jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi masyarakat, membangun sekolah untuk kecerdasan rakyatnya,membangun jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil, membantu mengembangkan perekonomian rakyat, dan sebagainya.

Untuk membangun berbagai sarana dan prasarana tersebut, diperlukan sumber daya baik keuangan, SDM, material. Disinilah pemerintah membutuhkan pengusaha. Karena dari merekalah sumber daya keuangan akan mengalir kepada pemerintah, berupa pajak maupun restribusi, yang akan menjadi sumber dana bagi pembangunan. Semakin besar dan semakin banyak pelaku usaha akan semakin besar pula sumber dana pembangunan akan didapat.

Demikian beberapa point hasil diskusi dan seminar yang di gagas oleh Paguyuban Wartawan Kota Kembang, Depok, terkait peran serta media dalam membangun Kota Depok. Acara yang digelar di aula Sekar Peni,jl.Siliwangi, Depok berjalan sukses, selain para pembicara dari unsur DPRD Kota Depok, Intsansi terkait juga menghadirkan nara sumber dari Bapenas RI dan Depdagri. Kalngan aktivis dan awak media turut meramaikan acara tersebut.

Menurut ketua Panitia yang biasa disapa Heri Asongan, mengatakan bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kemitraan dan wujud peran serta awak media untuk ikut memberikan konstribusi bagi Kota Depok.

“Depok bukan milik Pemerintah Kota, tetapi kami sebagai awak media juga ikut merasa memilikinya,” tegas lelaki yang selama ini malang melintang dalam dunia aktivis.

Masing-masing narasumber melalui pemamparanya dengan gamblang menguraian bahwa, pemerintah hendaknya menggunakan sumber daya yang diamanahkan kepadanya untuk sebesar-besar kamakmuran rakyat. Pengusaha sebagai pelaku usaha hendaknya senantiasa berlaku jujur untuk membayar pajaknya kepada pemerintah. Masyarakat dalam hal ini yang diwakili oleh ‘media’ senantiasa bersikap independen terhadap pemerintah, agar apa yang diungkapkannya betul-betul netral dan tidak terikat oleh kepentingan apapun.

Selanjutnya dalam konteks penggalian pajak daerah, dapat dikemukakan berbagai hal sebegai berikut, perlunya upaya yang bertahap untuk mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan Kota Depok. Pemerintah senantiasa membangun dan mempromosikan sentra-sentra ekonomi agar pelaku usaha semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitas serta mempermudah prosedur perijinan usaha.

“Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat tentang pentingnya peranan pajak bagi pembangunan. Koordinasi yang intensif dengan institusi terkait seperti Distarkim, BPMP2T, Dinas BMSDA, Satpol PP termasuk camat dan lurah. Perbaikan sistem pengelolaan pajak secara computerized dan pemeriksaan/audit pajak kepada pengusaha wajib pajak,” pungkasnya. (ratman/rat)